Bank Dunia Bikin Ulah Lagi : Sebut 210 Juta an Warga RI Miskin Ektrem, Jualin Saja Rare Earth Element Lumpur Sidoarjo, Biar Turun Angkanya
Bandung, 10/06/2025
Bank Dunia (World Bank) kembali bikin ulah kampungan. Alih-alih mengkoreksi jumlah warga miskin di Indonesia, pengumuman terbaru Bank Dunia, malah menjatuhkan Indonesia pada tingkat kemiskinan yang lebih dalam, bahkan tenggelam dalam kemiskinan terdalam di dunia
Ulah organisasi global ini sudah dimulai beberapa puluh hari sebelumnya saat menggunakan parameter PPP 2017 dalam pengukuran Global Poverty Index nya. Dan dilajutkan dengan gayanya menaikkan garis kemiskinan global dengan mengadopsi besaran paritas daya beli atau Purchasing Power Parities (PPP) baru, PPP 2021 dari standard yang sebelumnya dipakai, dengan menggunakan standar PPP 2017.
Standar PPP 2021 ini dipublikasikan Bank Dunia dalam The International Comparison Program (ICP) edisi Mei 2025. Penerapan 2021 PPP ini menyebabkan Bank Dunia merevisi garis kemiskinan global yang sebelumnya sudah pernah diumumkan.
Penerapan PPP 2021 ini membuat revisi ekstrim terhadap garis kemiskinan global yang digunakan sebelumnya.
Pernyataan ini dikutip dari dokumen Bank Dunia berjudul June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP). Dokumen ini dikutip Selasa (10/6/2025).
Dalam dokumen ini, Bank Dunia merevisi garis kemiskinan ke tingkat yang lebih tinggi, tiga level lebih tinggi dari PPP 2017 yang sebelumnya digunakan. Alih alih mendengarkan tanggapan tidak positif dari pemerintah, Bank Dunia justru semakin menaikkan level standar penilaian yang berakibat posisi kemiskinan Indonesia semakin terpuruk ke dasar kemiskinan global.
Standar PPP ini digunakan untuk mengukur garis kemiskinan internasional. Standar ini biasa menjadi ukuran tingkat kemiskinan ekstrem global. Perubahan dilakukan dari semula berbasis standar 2,15 US Dollar pada PPP 2017, menjadi 3.00 US Dollar pada PPP 2021.
Untuk standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah naik dari standar 3,65 US Dollar naik menjadi 4,20 US Dollar.
Sementara itu, untuk garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, seperti negara selevel Indonesia di dalamnya, dari semula sebesar 6,85 US dollar pada PPP 2017 naik menjadi 8,30 US dollar pada standar PPP 2021.
PPP adalah ukuran standar yang dibuat untuk membandingkan sejumlah kelompok tertentu harga barang dan jasa yang identik di berbagai negara dengan melakukan penyesuaian nominal nilai tukarnya.
Nilai dolar AS yang digunakan tentunya bukan kurs nilai tukar saat ini di pasaran, global, melainkan sebatas penanda paritas daya beli.
Bank Dunia menegaskan, revisi terhadap tiga lini garis kemiskinan itu berdasarkan standar PPP 2021, membuat jumlah angka kemiskinan di berbagai belahan dunia ikut naik.
Kawasan Asia Timur dan Pasifik misalnya, jumlah orang miskinnya bila menggunakan standar garis kemiskinan ekstrem PPP 2021 naik menjadi sebanyak 54 juta orang per Juni 2025, dari data sebelumnya per September 2024 sebanyak 20, 3 juta orang dengan standar PPP 2017.
Kawasan Amerika Latin dari sebanyak 22,6 juta jiwa menjadi 33,6 juta jiwa. Eropa dan Asia Tengah dari 2,4 juta jiwa menjadi 5,3 juta jiwa, dan Sub-Sahara Afrika dari 448 juta jiwa menjadi 558,8 juta jiwa.
Dokumen laporan Bank Dunia tersebut, menyatakan bahwa sebagian besar revisi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan realitas yang berasal zona Afrika Sub-Sahara.
Sebanyak dua pertiga penduduk miskin ekstrim di dunia berasal dari lokasi tersebut.
Bila menggunakan standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas yang sebesar 8,30 US dollar PPP 2021, maka jumlah orang miskin di Kawasan Asia Timur dan Pasifik menjadi 679,2 juta jiwa per Juni 2025, dari sebelumnya 584,2 juta jiwa.
Kawasan Amerika Latin dari sebanyak 165 juta jiwa menjadi 185,2 juta jiwa. Eropa dan Asia Tengah dari 40,3 juta jiwa menjadi 59.3 juta jiwa, dan Sub-Saharan Afrika dari 1,06 miliar jiwa menjadi 1,06 miliar jiwa.
Akibat ulah Bank Dunia ini, maka jumlah penduduk miskin ekstrem di Indonesia juga mengalami kenaikan drastis.
Dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2024 sebesar 285,1 juta, didapatkan sebanyak 60,3 % orang miskin (untuk 6,85 US Dollar pada standar PPP 2017) atau setara dengan 171,91 juta jiwa penduduk miskin. Jumlah ini naik menjadi 73,1 % orang miskin (untuk standar 8,30 US dollar dengan standar PPP 2021) atau menjadi sekitar 208,38 juta jiwa orang miskin. Atau dengan kata lain hanya ada 75 juta an, penduduk Indonesia yang tidak miskin, sisanya dalam kondisi miskin ekstrem.
Kenapa tidak sekalian disebut-kan saja semua penduduk Indonesia dalam keadaan miskin?
Data gila dari Bank Dunia ini menghapuskan semua klaim kemajuan pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama lebih dari 70 tahun terakhir.
Pembangunan yang dilakukan seakan-akan tidak ada artinya. Pemerintah seakan-akan tak pernah benar-benar ada dan hadir menyelamatkan rakyat dari jeratan kemiskinan bertahun-tahun.
Laporan Bank Dunia memang cenderung ngawur, tidak memiliki kredibilitas yang cukup, dan memang benar-benar tidak jelas.
Klaim kekayaan berlimpah yang ada di Indonesia seperti angin lalu, bagi analisis yang dilakukan Bank Dunia. Seperti kekayaan emas, mineral, sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia hanya jadi bahan colongan orang asing dan segelintir dari 75 jutaan orang tidak miskin di Indonesia.
BPS Kebakaran Jenggot (Selalu ?)
Data ngawur dari Bank Dunia ini tak pelak membuat kebakaran jenggot BPS Indonesia. Kantor BPS Indonesia tidak pernah faham bagaimana peringkat ini menenggelamkan Indonesia dalam data kemiskinan ekstrim global.
Sekuat tenaga BPS Indonesia mengkounter laporan Bank Dunia ini dengan berbagai dalih, yang mereka sendiri tidak faham. Para petinggi BPS mencoba menerapkan bagaimana seharusnya memandang hasil studi Bank Dunia dengan bijak.
"Kita harus bisa melihat hal ini dengan bijak...karena .." kaya salah satu petinggi BPS Indonesia.
Akan tetapi dalam realitasnya, dibolak-balik bagaimana pun juga kondisi Indonesia ternyata tak lebih baik dari kondisi negara Gurun Sahara di Afrika.
Hanya gurun yang luas yang membedakan Indonesia dan kawasan Afrika, di Indonesia tidak ada gurun yang luas, tapi tanah yang subur dan sumber daya alam yang berlimpah. Tapi sama-sama dalam kondisi miskin ekstrem. Dua pertiga penduduk nya siap mati dalam derita kemiskinan.
BPS Indonesia sekuat tenaga mencoba menjelaskan metodologi yang berbeda yang dipakai oleh bank Dunia. Tapi upaya lipstik tersebut tidak mudah menghapus klaim Bank Dunia yang jauh lebih kredibel.
Bukan Miskin, Tapi Kurang Pendidikan
Kriteria gegabah yang dibuat oleh Bank Dunia memang salah total. Karena jika dihitung dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia, tak mungkin warga Indonesia dalam kondisi miskin ekstrim.
Penjualan lumpur Lapindo Sidoarjo yang mengeluarkan rare earth element saja, misalnya, sudah akan mampu mendongkrak peringkat kemiskinan Indonesia ke posisi yang jauh dari yang disebut-sebut Bank Dunia.
Rare earth element yang konon sangat mahal itu, bahkan tak boleh disentuh sedikit pun oleh BPLS (Badan Pengelola Lumpur Sidoarjo). Coba saja kalau berani, pasti akan ditangkap.
Apalagi jika ditambah dengan hasil Laut dari Kabupaten Rembang yang berlimpah ruah dan berharga sangat mahal di Pasar Jepang misalnya.
Masak kekayaan berlimpah seperti ini bisa membuat hampir 210 juta warga Indonesia dalam kondisi miskin ekstrem berat, hasil studi yang ngoyoworo kata orang Solo.
Jual saja rare earth element lumpur Sidoarjo, jika itu berhasil, kemiskinan Indonesia pun segera beres.
Tapi rombongan Kementerian Pariwisata Indonesia sempat dipalak uang 50 ribu, oleh preman di pinggir tembok Lumpur Sidoarjo buatan BPLS.
Dan Satpam Embung BPLS yang bahkan mengusir rombongan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo yang berkunjung.
Bayangkan bagaimana Satpam penunggu embung Lumpur Sidoarjo saja sampai berani mengusir anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, tanpa sepengetahuan BPLS, apa tidak aneh ? Saking takutnya dicuri rare earth element nya.
Bukan kemiskinan ekstrim yang sebenarnya membelit Indonesia, Bank Dunia melakukan kesalahan ekstrim.
Karena yang sebenarnya terjadi di Indonesia adalah, belitan kebodohan ekstrim yang menggila. Lebih dari dua pertiga warga Indonesia dalam kondisi kebodohan ekstrim. Sehingga bahkan rare earth element yang katanya adalah sumber kekayaan besar itu tak mampu mengubah angka kemiskinan ekstrem.
Bahkan hasil laut berlimpah Kabupaten Rembang juga membuat Kabupaten Rembang menjadi daerah termiskin di Provinsi Jawa Tengah.
Atau bahkan cadangan emas terbesar di dunia di Freeport Papua malah memunculkan LSM Illegal yang pekerjaan nya menteror, merampok dan menjual ganja.
Malas, bodoh, dan kurang pendidikan membuat warga tak tahu kekayaan berlimpah yang dimiliki. Dan selalu mencari jalan pintas untuk lepas dari kemiskinan, merampok dengan cara korupsi atau merampok dengan gaya gerombolan bersenjata seperti di tanah Papua.
Pendidikan yang menghidupkan pemahaman bahwa kekayaan ada di sekitar warga negara adalah kebutuhan mendasar. Kebodohan ekstrem yang sedang dipotret salah oleh Bank Dunia, bukannya kemiskinan ekstrem. Salah identifikasi parah yang dilakukan oleh Bank Dunia, membuat kalang kabut pemerintah. Dan lagi-lagi bisa memunculkan kesalahan beruntun. Lingkaran setan fault of policies, dan devil's round of regulation.
(Vijay)